Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan Foto : Runi/mr

Penyelenggaraan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)  perlu ditingkatkan untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan pendidik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unggul.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Selain meningkatkan LPTK, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ceu Popong itu juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memasukan kembali ke dalam kuriklum terkait penanaman nilai serta pemantapkan nilai pendidikan moral Pancasila.

“Pendidikan moral Pancasila perlu dimasukkan kembali dalam kurikulum, karena penghapusan pembinaan bangsa, sejara perjuangan bangsa Indoneisa memberikan dampak ketidak pahamaan anak anak akan nilai-nilai tradisi budaya dan sejarah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta Kemendikbud membuat grand design dalam menciptakan SDM unggul. Selain itu, ia juga minta keberpihakan pemerintah terhadap kaum marjinal dan disabilitas dalam pengembangan menjadi SDM unggul.

“Ketika berbicara terkiat SDM unggul, yang mana yang mau dikelola, grand design harus jelas dan bagaimana dengan kaum marjinal dan disabilitas, apakah mau ditinggal? Karena selama saya duduk di Komisi X, belum pernah saya mendengar pemaparan Kemendikbud terkait pendidikan inklusi,” katanya.

Padahal menurut politisi F-PKS itu, SDGs jelas mengatakan ‘No One Left Behind’. “Namun ketika tidak pernah ada pembicaraan terkait pendidikan inklusi, pengajar dan sebagainya ini sama saja meninggalkan. Padahal mereka berhak mendapat pendidikan yang baik,” tutupnya. (rnm,dia/sf)